Telaah dan Rekomendasi Perubahan PP No. 19 Tahun 2017

Dalam menjawab persoalan dunia pendidikan dalam rangka munculnya PP No. 19 tahun 2017, Permendikbud No. 23 Tahun 2017 dan rancangan pembentukan AGMP (Asosiasi Guru Mata Pelajaran)  yang digagas dari penggantian nama MGMP, mendorong PGRI untuk segera merespon dengan memberikan pernyataan sikap dan tuntutan pada pemerintah mengadakan peninjauan ulang demi kemasalahatan bersama tanpa merugikan kepentingan salah satu, yakni guru selaku profesi pendidikan dan masyarakat Indonesia.

Dalam pernyataan sikap menyatakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi guru selalu berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.Pemerintah,  Organisasi profesi guru  dan semua warga negara berkewajiban turut mensukseskan pendidikan nasional. Dalam mensukseskan pendidikan nasional, negara perlu mengeluarkan kebijakan atau peraturan  yang dapat mendukung suksesnya pendidikan nasional.

Idealnya kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan  sebuah langkah perbaikan dimensi pendidikan yang bermuara pada suksesnya tujuan pendidikan nasional. Ketika akan menerbitkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan seyogyanya melibatkan berbagai pihak diantaranya adalah organisasi profesi guru sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

Pasca terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 dan Rancangan Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP), menimbulkan beberapa persoalan yang perlu dikaji ulang berkaitan dengan substansi dari produk hukum di atas. Inisiatif Ketua Umum PB PGRI Bunda Unifah, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 hingga 20 juni 2017 di Hotel Fave Jakarta dengan perwakilan seluruh pengurus provinsi maupun daerah merumuskan dan menjawab persoalan dunia pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Rapat membahas  isu terkini (file notulen rapat) tercakup sebagian usulan-usulan dari masing-masing daerah, dalam artikel kali ini difokuskan pada persoalan PP No. 19 tahun 2017 sebagai bentuk perubahan pada PP 74. Dan menindak-lanjuti rapat koordinasi nasional PGRI membentuk tim khusus berjumlah 11 orang, disebut Tim 11. Tahapan kerja tim membahas dan menuangkan rekomendasi dari pasal per pasal secara detail dan jelas terhadap aspek kekurangan maupun kelebihan dalam kebijakan yang tertuang di PP No. 19 tahun 2017, yang selanjutnya akan di usung menjadi solusi bersama menjawab kesenjangan kebijakan di lapangan. Tim perumus berangkat dari masing-masing daerah, antara lain

1. Dr (C) Dudung Koswara, M.Pd (Ketua PGRI Kota Sukabumi, Jabar)

2. Dr. Ernawati, M.Pd (Ketua PGRI Kota Palangkaraya)

3. Dr. Amka, Msi (Wakil Ketua PGRI Prov. Kalimantan Selatan)

4. Drs. Dede Hidayat, M.Si (Wakil Sekretaris umum PGRI Prov. Jabar)

5. Dwi Atmaja, S.Pd, M.Psi (APKS PGRI Prov. Jatim)

6. Drs. Hariyadi, M.Pd (Ketua PGRI Kota Madiun, Jatim)

7. Drs. M. Arsyad, M.Pd (Ketua PGRI Kab Banjar Kalsel)

8. Drs. Sugeng Mulyo S (Ketua PGRI Kota Yogyakarta)

9. Drs. Suparman, SH (Ka Sekbid Advokasi Hukum Jabar)

10. M Rukhyat Zain, S.Pd (an Ketua PGRI Kab. Cirebon)

11. Budi Setia Baskara, M.Pd (PGRI Kota Sukabumi)

Hasil karya tim meliputi tiga bahasan, akan tetapi dalam sajian artikel ini akan menitik-beratkan pada tinjauan PP No. 19 Tahun 2017 perubahan PP No. 74 Tahun 2008. Dalam bahasan akan diuraikan dua istilah yaitu Pasal dirubah/dihapus, Hasil Kajian, dan Rekomendasi. Pasal dirubah/dihapus (butir-butir pasal yang akan ditinjau), Hasil Kajian (membahas perbandingan/kesenjangan/kelemahan pasal), dan Rekomendasi (Usulan perubahan dan solusi kesenjangan). Lebih lanjut mari kita kupas uraian untuk PP No. 19 Tahun 2017, matrik materi silakan di unduh (disini).

Pasal 1 butir  9

Hasil Kajian

Perbedaan pengertian “guru tetap”

PP 74 : Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktku paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus... dst

PP 19 : Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk  jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun...dst

Rekomendasi

Kata perjanjian kerja pada revisi PP 74 perlu dipertegas, karena ada guru yang mengabdi sebelum UU ASN diberlakukan

         Pasal 8 diubah

Hasil Kajian

PP 74: “Sertifikasi Pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel”.

Dalam PP 19 kata “harus” dihapus,

Rekomendasi

Perlu diperjelas penghilangan kata “harus” dihapus karena dapat menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan prosedur yang ditempuh.

Pasal 12 

Tentang uji kompetensi  untuk memperoleh  sertifikat pendidik bagi  guru dalam jabatan dihapus.

Hasil Kajian

Ketentuan tentang uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dihapus.

Masalahnya: Bagaimana nasib para guru dalam jabatan yang belum memperoleh sertifikat pendidik yang jumlahnya masih 30% dari jumlah guru? PPG Seperti halnya calon guru?

Rekomendasi

Hendaknya guru mendapatkan hak untuk PLGP sebagaimana ada ketentuan dalam pasal 12 butir 1 dan 2 sedangkan butir 3, 4 dst dapat dihilangkan

Pasal 14 

Tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran uji kompetensi bagi guru dalam jabatan dihapus

Hasil kajian

Meski masa transisi 10 tahun dalam UUGD telah berakhir Desember 2015, bukan berarti gugur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi guru) bagi guru dalam jabatan. Harus ada upaya tafsir UUGD Pasal 82 ayat (2) untuk dasar penyelesainnya.

Rekomendasi

masih relevan untuk dimunculkan kembali atau tidak dihapus, alasan tafsir UUGD pasal 82 ayat 2 menyebutkan bahwa bukan untuk menghentikan pembiayaan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualifikasi guru

Pasal 15

 Tentang tunjangan profesi diubah

Hasil Kajian

1.      Pasal 15 ayat (2) huruf  f tentang tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e, perlu segera diatur kaitannya dengan  ekuvalensinya  dengan  penugasan guru sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas PP No.19  (yaitu  tugas tambahan  guru sebagai koordinator PKB/PKG, pembina ekstrakurikuler dan/atau kokurikuler, pembina kepramukaan, pembina UKS, pembina OSIS, dan wali kelas).

2.      Pasal 15 ayat (3), ketentuan tentang tunjangan profesi pengawas segera ditetapkan agar tidak melewati masa transisi selama 2 tahun sesuai yang dalam Pasal 67.

3.      Pasal  15 ayat (4) huruf g diusulkan penilaian kinerja berdasakan performa kinerja guru di sekolah, bukan didasarkan hasil tes UKG.

Hasil Rekomendasi

1. Perlu rumusan khusus bagi guru yang telah tersertifikasi tetapi  kurang dari 24 jam tatap muka dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan tugas tambahan
2. Tunjangan profesi  pengawas tetap diberikan sehingga PP 74 tahun 2008 pasal 15 ayat 4 tetap diberlakukan sampai ada penjelasan khusus tentang  pendoman teknis jika ingin diganti dengan tunjangan pengawas
3. UKG hanya diperuntukan untuk pemetaan dalam rangka peningkatan mutu guru berdasarkan peraturan Permendikbud no. 57 tahun 2017 dan tidak berpengaruh pada TPG
4. Tugas tambahan a sampai dengan f harus ada atau sikronkan dengan dapodik, atau dapodik mengakomodir butir a sampai f

Pasal  18 diubah

Hasil kajian

Perlu dikaji lebih lanjut terkait bansos

Rekomendasi

Bansos diharapkan dapat menutup permasalahan kebutuhan sekolah yang terkendala dengan keterbatasan anggaran, sehingga penghapusan untuk sumber anggaran ini akan berdampak pada keseimbangan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 19 s.d. Pasal 29 

Tentang tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan dihapus

Hasil Kajian

1. Mengapa pengaturan pemberian tunjangan fungsional subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat  tambahan dihapus ?Padahal ketentuan tentang tunjangan dan maslahat tersebut ada pada UUGD Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17.
2. Penghapusan berbagai tunjangan bagi guru tersebut mengakibatkan  kesejahteraan guru akan berkurang, dan dampaknya akan mempengaruhi kinerja guru.

Rekomendasi

Pada ketentuan pasal  24, 25, dan 26 terkait maslahat tambahan perlu di perjelas atau dipertegas melalui petunjuk teknis sehingga mempermudah guru berserta keluarga mendapatkan haknya.

Pasal 52

 Tentang beban kerja guru diubah

Hasil Kajian

1. Pasal 52 ayat (3) ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 3 disebutkan bahwa “Hari Sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru”
2.  Perlu segera diatur lebih lanjut mekanisme tugas tambahan guru agar mencapai 24 jam tatap muka.

Rekomendasi

Perlu menambahkan ketentuan menurut Permendikbud  No. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, dimana Bimbingan dan konseling berdasarkan rasio siswa

Pasal 54 diubah

Hasil kajian

Pasal 54 ayat (4) : Segera  ditertibkan  Permendikbud tentang beban kerja kepala satuan pendidikan dan pengawas dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk organisasi guru.

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian

Pasal 58 diubah

Hasil Kajian

Pasal 58 ayat (4): segera diterbitkan Permendikbud tentang Perencanaan, Pengangkatan, dan penempatan guru dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk organisasi guru.

Rekomendasi

Untuk pengangangkatan guru di daerah khusus tetap mengutamakan guru yang sudah lama mengabdi di daerah tersebut

Pasal 66

 Pendidikan Profesi Guru diubah

Hasil Kajian

1.     Ayat (1) PGRI mengusulkan tetap dilaksanakan sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan melalui PLPG.

2.   Ayat (2) kewajiban pemerintah dan pemda untuk membiayai guru dalam jabatan sesuai dengan UUGD Pasal 13 ayat (1).

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian

Pasal 67

Hasil Kajian

Segera menerbitkan ketentuan tentang tunjangan Profesi Pengawas sebelum berakhir masa transisi.

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian, dan meminta tunjangan profesi pengawas tetap diberikan hingga ada kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang menyangkut Tunjangan Profesi Pengawas. 

Pasal  lain yang tidak disebutkan dianggap ada keberpihakan kepada kepentingan guru sehingga PGRI memberkan dukungan pada pemerintah untuk pelaksanaan pasal dalam ketentuan yang ditetapkan, Selain mengkaji PP No. 19 tahun 2017 dalam rumusan tim mensertakan masukan-masukan yang diserap dari perwakilan daerah-daerah dalam menyuarakan kepentingan guru, yang masih ada relevansi dengan PP Nomer 19 tahun 2017, antara lain: Ketentuan mengikuti  PPG dengan biaya sendiri (atau subsisdi) dan didahului keharusan nilai UKG minimal 8 adalah melanggar UUGD dan melanggar hak-hak guru untuk mendapatkan  hak  tunjangan profesi

1. Pelaksanaan UKG dengan menjadikan syarat mengikuti  PLPG sudah melanggar prinsip pendadogik dan prinsip penilaian, jika diharuskan UKG maka standar nilai tidak 8,0 melainkan rentang 6,1 sampai dengan 6,8. 
2. Perlu juga ada uji validitas dan reliabilitas soal-soal  materi  UKG  karena akan menentukan hak-hak guru mendapat TPG melalui proses sertifikasi
3.  Mempertegas bahwa penghapusan PLPG untuk sertifikasi dalam jabatan guru bertentangan UUGD
4. Persyaratan kenaikan pangkat yang terlalu rumit untuk golongan IV a ke atas melebihi ketentuan Permenpan RB No. 16 tahun 2009 yang dikategorikan rumit sehingga menghambat karir guru yang berdampak pada pelaksanaan belajar dan perlu ditinjau ulang
5.  Kekurangan guru yang  cukup  signifikan  kurang lebih 400.000 orang saat ini di isi oleh guru honorer pada negeri  dan  guru  tidak tetap di sekolah swasta memerlukan regulasi  yang  tidak membatasi guru honorer mereka untuk di angkat menjadi  tenaga ASN. Dan memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk memprioritaskan mengangkat  tenaga honorer  untuk  menjadi  ASN
6. Perlu regulasi yang mengatur khusus bagi guru mata pelajaran yang bertugas di sekolah dasar (selain guru kelas) menyangkut  sertifikasi
7.  Beban tugas pengawas dalam rangka mendapatkan  tunjangan  jangan  terlalu  memberatkan  sehingga  menganggu  kinerja  pengawas

Naskah rekomendasi berikut telah diserahkan pada Menteri pendidikan secara langsung di Kementerian Pendidikan. Selanjutnya PGRI mengajak bersama guru-guru di Indonesia untuk mengawal penuh rekomendasi dalam menciptakan tatanan dunia pendidikan yang ramah pada kepentingan profesi guru, PGRI juga menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan segenap aspek kebijakan sehingga meminimalkan seluruh aspek kesenjangan yang akan muncul.